DPR versus Menkeu

Masalah kerja sama antara pemerintah dan DPR sangat substansial lantaran masalah ini menyangkut efektivitas kerja birokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran eksekutif dan legislatif perlu diletakkan dalam perspektif kepentingan nasional yang lebih luas sehingga tidak perlu terkotak-kotak di antara kepentingan keduanya. Eksekutif dan legislatif bisa saling melengkapi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Persoalan RAPBN tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Komisi XI DPR.RAPBN berdampak cukup luas kepada nasib seluruh rakyat Indonesia. Penyesuaian (adjustment) asumsi-asumsi yang melatarbelakangi APBN perlu dilakukan demi mewujudkan anggaran yang sehat dan adaptif dengan berbagai perubahanekonomiglobaldannasional.

Kita mengetahui secara persis bahwa ekonomi nasional sangat dipengaruhi tidak hanya faktorfaktor domestik.Turbulensi di tataran regional dan global seperti kenaikan harga minyak mentah dunia berdampak langsung terhadap beban anggaran nasional sehingga dibutuhkan kecepatan untuk mengantisipasi setiap unexpected-event. Keharmonisan antara pemerintah dan DPR adalah prasyarat bagi tercapainya hubungan antarinstitusi yang efektif.

Institusi yang dapat membuat keputusan dengan efektif dalam menghadapi situasi normal maupun dalam krisis akan menentukan efektivitas implementasi belanja pemerintah (government expenditure). Tanpa ada kejelasan hubungan kerja yang efektif ini, usaha untuk merencanakan berbagai praktik yang dapat meningkatkan efisiensi institusi dan birokrasi di Indonesia sulit direalisasikan.

Ulasan:
sebaiknya Ketegangan antara pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan dengan DPR, perlu dicairkan demi mengurangi dampak sistemik terhadap persoalan ini.Tertundanya pembahasan RAPBN-P akibat ketegangan antara menteri keuangan dan Komisi XI DPR bisa memperburuk daya saing nasional. Investor,pengusaha,dan beberapa proyek pemerintah berpotensi terganggu yang nantinya justru akan merugikan kepentingan nasional yang lebih besar.

sumber: http://economy.okezone.com/read/2010/04/14/279/322426/dpr-versus-menkeu